KALKULATOR PERHITUNGAN SIMULASI KREDIT * PINJAMAN MULTIGUNA JAMINAN BPKB MOBIL-MOTOR, RATE MULAI 0,89 %, Leasing (Tbk.) Resmi-Aman-Terpercaya
* KREDIT MOTOR BARU, DP Paling Murah: YAMAHA-HONDA-SUZUKI, Discount DP Hingga 2 Juta, Aman COD
Melayani Wilayah: JAKARTA, DEPOK, TANGERANG, BEKASI
SMS/Telpon 24 Jam : 0838 - 7066 - 0119 Cukup SMS, Kami Telpon Balik, Sabtu-Minggu Tetap Kami Layani
Format SMS: NAMA # KOTA # TYPE - Contoh SMS: LINA # CIBUBUR-JAKARTA # HONDA CIVIC 2015

OJK Tetapkan Peraturan Perlindungan Terhadap Konsumen

14-06-2014 - Guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad. Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menetapkan beberapa peraturan mengenai perlindungan konsumen di sektor Jasa Keuangan. Tujuan utama pengaturan ini untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang cepat, murah, adil, dan efisien.

Selain itu, peraturan yang diterbitkan memfasilitasi tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan.

Peraturan pertama adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) yang diterbitkan pada 23 Januari 2014.

Peraturan lainnya adalah dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

Terdapat juga Surat Edaran tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diterbitkan 14 Februari 2014.

"OJK mengeluarkan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS) dan SEOJK sebagai aturan pelaksanaan dari POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan," ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad, dalam keterangan tertulis, Selasa 25 Februari 2014.

Upaya ini dilakukan, menurut Muliaman, dengan memperhatikan pasal 29 UU OJK yang mengamanatkan OJK untuk menyiapkan perangkat, menyusun mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.

Muliaman menjelaskan, peraturan OJK tentang LAPS ini mengandung lima aspek utama.

Pertama, penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan dan konsumen diselesaikan melalui dua tahapan, yaitu penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (external dispute resolution).

Upaya ini dilakukan, menurut Muliaman, apabila penyelesaian pengaduan konsumen di internal lembaga jasa keuangan tidak dapat diselesaikan.

Kedua, menciptakan infrastruktur dalam penyelesaian sengketa dengan pembentukan LAPS di masing-masing sektor jasa keuangan paling lambat 31 Desember 2015. LAPS dibentuk oleh lembaga jasa keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan dan setiap lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota LAPS sesuai dengan kegiatan usahanya.

Ketiga, LAPS menerapkan prinsip aksesibilitas, prinsip independensi, prinsip keadilan, dan prinsip efisiensi dan efektivitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat diselesaikan secara mudah, murah, cepat, dan efektif.

Keempat
, OJK akan menerbitkan daftar LPAS di sektor jasa keuangan setelah dilakukannya assesment oleh OJK dalam pemenuhan prinsip utamanya. Kelima, lembaga jasa keuangan wajib mematuhi dan melaksanakan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Surat Edaran
Selain POJK tersebut, OJK juga menerbitkan dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan  dan tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S. Soetiono, mengatakan, kedua SE-OJK yang merupakan peraturan pelaksana POJK No.1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan berlaku efektif pada 6 Agustus 2014.

"Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan diri memenuhi aturan pelaksanaan ini," kata Kusumaningtuti.

SE-OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat antara lain mengatur PUJK untuk memuat rencana edukasi ke dalam rencana bisnis tahunan dan kewajiban pelaporan pelaksanaannya kepada OJK.

"Untuk pertama kalinya, seluruh PUJK akan menyampaikan rencana edukasi  2014 pada November mendatang, sedangkan pada 2015, rencana edukasi harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis tahunan kepada masing-masing pengawas," lanjut Kusumaningtuti.

Penyusunan rencana edukasi harus mengacu kepada Strategi Nasional Literasi Keuangan yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada November 2013.

Sementara itu, SE-OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengatur antara lain mengenai adanya fungsi atau unit yang menangani penyelesaian pengaduan konsumen oleh PUJK dan kewajiban memiliki sumber daya manusia, sistem, dan prosedur penanganan pengaduan pada setiap PUJK.

"Penyelesaian pengaduan diselesaikan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Namun, dalam hal tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya," ujar Kusumaningtuti.

OJK saat ini telah memiliki Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan yang memungkinkan masyarakat dapat memantau jika melakukan pengaduan kepada OJK. Sistem layanan itu juga bisa digunakan PUJK untuk mengetahui adanya pengaduan konsumen melalui sistem traceable and trackable.

Selain itu, PUJK wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai penyelesaian pengaduan secara berkala setiap tiga bulan.



Sumber: bisnis.news.viva.co.id
Share on Google Plus

About Auto Formula MT

Solusi Pembiayaan Kredit Motor dan Mobil
Kredit Motor Murah Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki,
Pinjaman Dana Multiguna Dengan Jaminan Gadai BPKB
Syarat Mudah, Proses Cepat, Angsuran Ringan, Aman Didukung Leasing Resmi-Terpercaya

0 komentar:

Posting Komentar

Kami Tidak Menjawab Pertanyaan di Komentar,
Tanya-Jawab: Harap Langsung SMS/Telpon (24 Jam)
Bagi Yang Mau Nitip Promo, Iklan, Atau Link, Silahkan Tinggalkan Komentar, Tidak Akan Di Hapus, Asal : SOPAN Dan Tidak Berbau SARA,